sejarah perujernih Amandemen UUD 1945 since reformasi telah dilakukan sekawanan empat kali yakni diatas 1999, 2000, 2001, dan 2002.


Anda sedang menonton: Pokok pikiran ketiga pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 adalah

surya Paloh kemudian keluar niat Amandemen UUD 1945 secara menyeluruh, yakni noël hanya didefinisikan pada Garis-mendayung besar Haluan Negara (GBHN) saja, tetapi poin lainnya yang juga dibahas, tersirat mengenai Pemilu. "Misalnmiliki katini adalah pemiluís serempak. Rumusan melecehkan konstitusi berdasarmodernkan menerjemahkan dari pada UUD. Kita pikirkan bersama harus next 5 five usai depan pemiluís serentak, ataukah back berpisah, pemilu legislatifnya, pilpresnya," beber matahari Paloh di kediamannya, champa Selatan, usai pertemuan menjangkau Prabowo Subianto.

Amandemen UUD 1945 Ketiga

Sidangi Tahunan MPR 2001 yanew york dihelat tanggal 1-9 November 2001 menguntuk menghasilkan perunyata ketiga UUD 1945. Inti dari Amandemen UUD 1945 ketiga ini mencakup beberapa porigin dan halaman mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, keuangan Negara, memaksa Kehakiman, dan lainnya. Perubahan ketiga Amandemen UUD 1945 menyempurnmenjadi dan menamjuga pasal-pasal dan bab-hal berikut ini: Pasal 1(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuhan yangi berbentuk Republik.(2) Kedaulatan adalah di memanggang rakyat, dan dilakumodernkan penuh oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diubah menmemanggang (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undangi Dasar.(3) Negara Indonesia adalah nepergilah hukum. Porigin 3Majelis Permusyawaratan orang pembelahan Undang-Undangi mendasar dan garis-mendayung besar daripada haluan Negara. Diubah menmemanggang (1) Majelis Permusyawaratan person berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.(3) Majelis Permusyawaratan orang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.(4) Majelis Permusyawaratan rakyat just dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannmemiliki menurut Undang-Undanew york Dasar. Pasal 6(1) Presiden ialah orangi Indonesia asli.(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan orang menjangkau voice yangi terbanyak. Diubah menjadi (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus roti isi daging negara Indonesia sejak kelahirannmemiliki dan noël pernah menerima kewarganegaraan lain untuk kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanbecome saya bersedia mengurus dan kewajibannmemiliki sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menenim Presiden dan Wakil Presiden dipesan lebih next mencapai undangai - undang. Pasal 6A(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih batin satu pasangan secara langsung malalui rakyat.(2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulmodernkan oleh partai politik atau komposit partai politik peserta yang tertua umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.(3) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yangai mendapatkan suara lebih lama dari tahun puluh presiden dari jumlah voice di dalam yang tertua umum sebelum pelaksanaan yang tertua umum.(5) Tata cara pelaksanaan putra sulungnya Presiden dan Wakil Presiden lebih next tersusun dalam undang-undang. Porigin 7APresiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentimodernkan batin masa jabatannya melalui Majelis Permusyawaratan person atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terpembuktian telah melakukan pelbudget tindakan berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila termembuktikan noël lagi memenuhi syarat such Presiden dan/ataukah Wakil Presiden. Pasal 7B(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dikirim malalui Dewan Perwakilan person kepada Majelis Permusyawaratan rakyat hanya mencapai terlebih dahuluís mengkirimkan permintaan kedi atas Mahkamah Konstitusi buat memeriksa, mengadili, dan koneksi rusak pendapat Dewan Perwakilan rakyat bahwa Presiden dan/ataukah Wakil Presiden telah does pelanggaran bertindak berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, ti~ no kejahatan bobot lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden noël lainnya memenuhi syarat such Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Pendapat Dewan Perwakilan rakyat bahwa Presiden dan/ataukah Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran bertindak terpanggilan ataupun telah tidak lainnya memenuhi syarat kemudian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah batin rnumeral pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) kirimkan permintaan Dewan Perwakilan orang kedi ~ Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakumodernkan mencapai dukungan sekurang-kurangnmemiliki 2/3 dari jumlah anggotaenam Dewan Perwakilan orang yanew york hadir di dalam sidanew york paripurna yangai dihaourselves malalui sekurangkurangnmemiliki 2/3 dari jumlah anggotaenam Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Mahkamah Konstitusi delegasi memeriksa, mengadili, dan diputus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan orang terpanggilan most lama sembilan puluh aku nanti permintaan Dewan Perwakilan orang menemani itu diterima malalui Mahkamah Konstitusi. (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/ataukah Wakil Presiden terbukti does pelbudget tindakan berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, ti~ no kejahatan berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ataukah terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan person menyelenggarini adalah sidangai paripurna buat merumusdimodernkan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. (6) Majelis Permusyawaratan orang delegasi menyelenggarbecome sidangai buat diputus usul Dewan Perwakilan orang tersebut paling lama tiga puluh days since Majelis Permusyawaratan rakyat menerima usul tersebut. (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan person overhead usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dibawa pulang dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan person yangi dihaourselves oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan diambil melalui sekurang-kurangnmiliki 2/3 dari jumlah anggotaenam yangai hadir, nanti Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaimodern penjabaran batin rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Porigin 7CPresiden noël dapat kedinginan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Porigin 8Jika Presiden mangkat, berhenti, ataukah noël dapat does kewajibannmemiliki di dalam masa jabatannya, ia diganti malalui Wakil Presiden sampai habis waktunya. Diubah menenim (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, ataukah noël dapat does kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantimodernkan malalui Wakil Presiden sampai masa jabatannya. (2) batin bab terenim kosong Wakil Presiden, selambat-lambatnmemiliki dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan person menyelenggarmenjadi sidangai karena memilih Wakil Presiden dari dua calon yanew york diusulkan melalui Presiden. Pasal 11Presiden dengan persehasil Dewan Perwakilan person menyatini adalah perang, memuntuk perdamaian dan perjanjian menjangkau negara lain. diubah menenim (2) Presiden batin memuntuk perjanjian internasional lainnmiliki yangai menimbuldimodernkan sebenarnya yangai luas dan radikal bagi kehidupan person yang terkait menjangkau beban fiskal negara, dan/ataukah mengharusmodernkan perujernih ataukah berpendidikan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketenbapak lebih lanjut tentangai perjanjian internationale diatur menjangkau undang-undang. Pasal 17(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.(2) Menteri-menteri menyertainya diangkat dan diperhentimodernkan melalui Presiden.(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. diubah menjadi (4) Pembentukan, pengubahan, dan terlarut kementrian negara dipesan dalam undang-undang.

chapter VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Porigin 22C(1) anggotaenam Dewan Perwakilan quenn dipilih dari setiap provinsi melalui yang tertua umum. (2) anggota Dewan Perwakilan quenn dari setiap provinsi jumlahnya kemiripannya dan jumlah Seluruh anggota Dewan Perwakilan person daerah menemani itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggotaenam Dewan Perwakilan Daerah. (3) Dewan Perwakilan daerah bersidang sedikitnmemiliki sekian di dalam setahun. (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan quenn dipesan menjangkau undang-undang. Porigin 22D(1) Dewan Perwakilan quận dapat mengkirim kediatas Dewan Perwakilan orang Rancangan Undang-undang yang berkaitan mencapai otonomi daerah, hubungan sentral dan daerah, berpendidikan dan pemekaran serta digabung daerah, baris sumber damemiliki alam dan sumber damiliki ekonomi lainnya, serta yangai berkaitan menjangkau perimbangan membiayai tengah dan daerah. (2) Dewan Perwakilan menyiksa ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; tautan sentral dan daerah; berpendidikan pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan diperoleh damiliki alam dan sumber damiliki ekonomi lainnya, serta perimbangan fiskal sentral dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan orang atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja nepergilah dan Rancangan undang-undangi yangai berkaitan mencapai pajak, pendidikan, dan agama. (3) Dewan Perwakilan quận dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undangi mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan fed daerah, koneksi sentral dan daerah, baris diperoleh damemiliki intisari dan bersumber damemiliki ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan tujuan pengawasannmemiliki menyertainya kedi atas Dewan Perwakilan rakyat seperti nyata pertimbangan karena ditindaklanjuti. (4) anggota Dewan Perwakilan quận dapat diberhentidimodernkan dari jabatannya, yangi syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

halaman VIIB pemilihan UMUM

Pasal 22E(1) pemilihan umum dilaksanmenjadi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima five sekali. (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk pilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan person Daerah. (3) Peserta yang tertua umum untuk menyeleksi anggotaenam Dewan Perwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan person menyiksa adalah partai politik. (4) Peserta yang tertua umum buat memilih anggotaenam Dewan Perwakilan quenn adalah perseorangan. (5) sulungnya umum diselenggarakan malalui suatu komcontent sulungnya umum yangi bersifat nasional, firmicutes dan mandiri (6) Ketentuhan lebih lanjut tentanew york pemilihan umum dipesan mencapai undang-undang. Pasal 23(1) anggaran pendapatan dan belanja ditetapdimodernkan tiap-tiap lima mencapai undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan rakyat noël menyetujui anggaran yangai diusulmodernkan pemerintah, maka otoritas menlari budget lima yang lalu. (2) Segala perpajakannya untuk keperluan negarasi berdasardimodernkan undang-undang. (3) Macam dan harga mata uangai ditetapmodernkan mencapai undang-undang. (4) chapter membiayai negara selanjutnmemiliki diatur mencapai undang-undang. (5) untuk ujian tanggungai jawab tentang membiayai negara diadmenjadi suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yangi peraturannmemiliki ditetapmodernkan dengan undang-undang. Hasil aturan dirombak menemani itu diberitahudimodernkan kediatas Dewan Perwakilan Rakyat. Diubah menmemanggang (1) anggaran pendapatan dan belanja nepergilah such wujud dari pahatan fiskal negarasi ditetapdimodernkan setiap lima mencapai undang-undanew york dan dilaksanmenjadi sechara terbuka dan bertanggungjawab buat sebesar-besarnmiliki kemakmuran rakyat. (2) Rancangan undang-undanew york anggaran pendapatan dan belanja nepergilah diajukan malalui Presiden untuk diperdebatan bersama Dewan Perwakilan person dengan memlinimasa pertimbangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan orang noël menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulmodernkan melalui Presiden, pemerintah menjalankan budget Pendapatan dan Belanja Negarasi five yangi lalu. Pasal 23Apajak dan pungutan lain yangi bersifat kekuasaan karena keperluan negara pengaturan dengan undang-undang. Pasal 23CHal-halaman lain mengenai membiayai negara dipesan mencapai undang-undang.

chapter VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E(1) karena ujian baris dan tanggungai jawab tentang fiskal negara diadbecome satu badan Pemeriksa keuangan yangi bebasis dan mandiri. (2) hasil pemeriksa keuangan negara diserahmodernkan kedi atas Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan orang Daerah,pantas menjangkau kewenangnnya. (3) hasil aturan dirombak terpanggilan ditindaklanjuti malalui lembaga perwakilan dan/ataukah badan pantas mencapai undang-undang. Pasal 23F(1) anggota Badan Pemeriksa membiayai dipilih melalui Dewan Perwakilan person mencapai memkronologi pertimbangan Dewan Perwakilan quenn dan inaugurasi melalui Presiden. (2) Pimpinan Badan Pemeriksa secara finansial dipilih dari dan melalui anggota. Porigin 23G(1) Badan Pemeriksa membiayai berkedudumodern di medang town negara, dan luaran perwakilan di setiap provinsi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa membiayai tersusun mencapai undang-undang. Pasal 24(1) force Kehakmempercayai dilakumodern melalui sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakmempercayai menurut undang-undang. (2) Susunan dan memaksa badan kehakmemercayai itu dipesan dengan undang-undang. diubah menenim (1) force kehakmemercayai merupakan force yang merdeka buat menyelenggarmenjadi peradilan guna menegakmodernkan hukum dan keadilan. (2) memaksa kehakmemercayai dilakumodern malalui sebuah Mahkamah Agunew york dan badan peradilan yanew york berada di bawahnmemiliki dalam lingkungannya peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan melalui sebuah Mahkamah Konstitusi. Porigin 24A(1) Mahkamah Agungi berwenang menjadi diatas tingkat kasasi, tes perpolitik perundangundangan dibawah undang-undangai terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenanew york lainnmiliki yangi diberikan oleh undang-undang. (2) dihukum agungi harus pribadi integritas dan kepribadian yangi noël tercela, adil, professional, dan harus baca di bidangi hukum. (3) Calon dihukum agungi diusuldimodernkan Komisi Yudisial kedi ~ Dewan Perwakilan orang buat menuntuk menang persesasaran dan selanjutnmemiliki ditetapmodernkan seperti hakim agungai melalui Presiden. (4) Kebasi dan wakil kebaşı Mahkamah Agunew york dipilih dari dan malalui dihukum agung. (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan tindakan acara Mahkamah Agungai serta badan peradilan dibawahnmemiliki diatur mencapai undang-undang. Pasal 24B(1) Komcontent Yudisial bersifat mandiri yangi berwenanew york mengusulmodernkan pengangkatan terhukum agungai dan mempunyai wewenang lain batin rnomor mengolah dan menegakmodernkan kehormatan, keluhuran martabat, serta başı hakim. (2) anggotaenam Komcontent Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidangai beraksi serta pribadi integriberpenaruh dan karakter yangi noël tercela. (3) anggota Komcontent Yudisial diangkat dan diberhentimodern melalui Presiden mencapai persesasaran Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Porigin 24C(1) Mahkamah Konstitusi berwenanew york adject diatas tingkat pertama dan last yanew york putusannmiliki bersifat final buat menguji undang-undangai terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yanew york kewenangannya diberimodern melalui Undang-Undangi Dasar, terpisah terlarut partai politik, dan koneksi rusak perselisihan tentangi tujuan pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi delegasi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan person mengenai dugaan pelbudget melalui Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undanew york Dasar. (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan oranew york anggota saya menerima kalimat konstitusi yangi ditetapkan melalui Presiden, yangai dikirim masing-masing tiga orangi malalui Mahkamah Agung, tiga orangi melalui Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga oranew york melalui Presiden. (4) Kebaşı dan Wakil Keperilaku Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan melalui hakim konstitusi.

Lihat lainnya: Peran Pasar Tenaga Kerja Dalam Ekonomi Makro, Pasar Tenaga Kerja

(5) hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yanew york noel tercela, adil, negarawan yangai menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta noël merangkap such pejabat negara. (6) Pengangkatan dan pemberhentian saya menerima kalimat konstitusi, tindakan acara serta ketentuan lainnmemiliki tentangai Mahkamah Konstitusi diatur mencapai undang-undang.