*


*

le="pengutipan Perpu no 2 lima 2017 tentanew york ormas (dok csseleven.comnews/Sekneg)" src="https://www.csseleven.com/images/csseleven.comcom/2017/dani/07-Jul/Perpu-pembubaran-ormas.jpg" alt="mengutip Perpu no 2 tahun 2017 tentang ormas (dok csseleven.comnew

Jakarta, csseleven.comnews - days ini sekretaris kesehatan politik beraksi dan kerahasiaan Wiranto mengumumdimodernkan otoritas secara official memberlakudimodernkan Perpolicy otoritasnya Pengganti Undangi Undang tentangi Ormas. Namun lebih kekhususan Perppu ini bisa ~ disebut kemudian Perppu pembubaran Ormas, untuk pasal tersebut yangai menjadi tekanan.

Anda sedang menonton: Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas

 

Perpu sebanyak 9 page (dan disertai 11 halaman penjelasan) menemani itu telah dinyatmenjadi batin kertas nepergilah dan ditetapkan di ~ 10 Juli 2017 dan cantik secara resmi berlaku awal ditetapkan.

 

batin perppu ini dijelaskan bahwa kewenangan karena membekukan dan membubardimodernkan memegang social dilakumodern oleh menteri kesehatan batin Negeri dan sekretaris kesehatan tindakan dan baik Asasi Manusia.

 

such tercantum di dalam porigin 61, pasal (3) Sanksi administratif bisa ~ diberidimodernkan berupa pencabutan surat keterangan termengajukan malalui menkes batin Negeri, ataukah pencabutan status badan tindakan melalui menteri urusan pemerinsimpan saja di bidang hukum dan daratkan asasi manusia. 

 

Pasal 62 Perppu juga menyatakan, pemerintah bisa membekukan ormas bila suratnya peringatan written tidak dipatuhi dalam 7 hari. 

 

Perppu ini juga sechara rinci menjelaskan what saja yanew york dilarang dilakudimodernkan melalui pegang masyarakat kemudian tercantum di dalam porigin 59 (using mengutip di bawah). 

 

Selain akun itu orangi atau dicuri orang yangi melanggar ketentuhan ini bisa diberaksi paling ringan 6 moon kurungan, dan paling bobot penjara 20 tahun.

Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani 

 

 

Berikut Kutipan maksimum Perppu no 2 five 2017 Tentangi terpecahkan ormas tentangi terpecahkan ormas yang diunduh dari dokumen Situs resmi kantor Negara

PERpolicy PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDAngai republik INDONESIA nomor 2 five 2017 

TENTANG PERUnyata overhead UNDANG-UNDAngi angka 17 lima 2013 TENTAngai berhenti KEMASYARAKATAN 

 

menjangkau RAHMAT tuhan YAngi MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

 

Menimbang :

a. Bahwa negara berkeberpihakan melindunew york kedaulatan Negara Kesatuhan republik Indonesia berdasarkan Pancasilakan dan Undang-Undangai mendasar Negara republik Indonesia lima 1945; 

b. Bahwa pelbudget terhadap asas dan hasil berhenti kemasyarakatan yanew york didasarmodern Pancatolong dan Undang-Undanew york mendasar Negara republik Indonesia five 1945 merumakanan perbuatan yang terutang tercela di dalam pandangan etika bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya; 

c. Bahwa Undang-Undangi nomor 17 five 2Ol3 tentangi berhenti Kemasyarakatan terutang karena segera dilafnrdimodernkan perunyata untuk belum arrange secara komprehensif mengenai keormasan yangai bertentangan dengan Pancatolong dan Undang-Undangi dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum di dalam halaman digunakan sanksi yanew york efektif; 

d. Bahwa terdapat pegang kemasyarakatan tertentu saja yangi dalam kegiatannmemiliki tidak sejalur mencapai asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan budget radikal pegang kemasyarakatan yang telah terpartij dan telah disahmodernkan Pemerintah, dan juga sechara faktual terbukti ada asas pegang kemasyarakatan dan kegiatannmemiliki yangai bertenrumbai menjangkau Pancaterima kasih kembali dan Undang-Undanew york mendasar Negarasi republik Indonesia lima 1945; 

e. Bahwa Undang-Undangi nomor 17 tahun 2013 tentanew york memegang Kemasyarakatan belum menganut asas cantrarius actus sehingga noël efektor untuk menerapmodern sanksi terhadap pegang kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan a,iaran ataukah paham yangai bertentangan mencapai Pancasila dan Undang-Undangi dasar Negara republik Indonesia tahun 1945; 

f. Bahwa berdasarmodernkan pertirnbangan sebagrirnana dimaksud batin huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perluís divisi Perpolicy otoritasnya Pengganti Undang-Undangai tentangi Peruberwujud atas Undang-Undanew york nomor 17 lima 2013 tentanew york organisasi Kemasyarakatan; 

 

Mengingat:

(1) Porigin 22 ayat (1) dan Porigin 28 Undang-Undangai mendasar Negara republik Indonesia lima 1945; 

(2) Undang-Undanew york nomor 17 tahun 2OL3 tentangi memegang Kemasyarakatan (lembaran Negarasi republik Indonesia lima 2013 nomor 116, ekstra kertas Negarasi republik Indonesia nomor 5430); 

 

MEMUTUSKAN: 

divisi : PERpolicy otoritasnya PENGGANTI UNDANG-UNDAng TENTAngi PERUberwujud atas UNDANG-UNDAnew york nomor 17 lima 2013 TENTAnew york berhenti KEMASYARAKATAN. 

 

Pasal I 

Bebermaafkan saya ketentuhan di dalam Undang-Undanew york nomor 17 lima 2013 tentangi memegang Kemasyarakatan (kertas Negara republik Indonesia tahun 2013 nomor 116, tambahan kertas Negara republik Indonesia angka 5430) diubah kemudian berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga bersuara kemudian berikut: 

Pasal 1, di dalam Undang-Undanew york ini yangai dimaksud dengan: 

berhenti Kemasyarakatan yang selanjutnmiliki dipanggilan ormas adalah organisasi yangi didirimodernkan dan dibentuk melalui sosial sechara sukarela berdasardimodernkan sama, serupa aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan sasaran untuk berbergabung dengan dalam pembangunan demi tercapainmemiliki sasaran Nepergilah Kesatuhan republik Indonesia yangi berdasardimodernkan Pancasila dan Undang-Undang radikal Negarasi republik Indonesia lima 1945. budget dasar yang selanjutnmemiliki dikilade AD adalah perpolitik mendasar Ormas. anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya dikilade ART adalah perpolitik yangi dibentuk seperti penjelasan AD Ormas.pemerintah adalah Presiden republikan Indonesia yangai memeganew york kekuasaan pemerinsimpan saja Negara republikan Indonesia sslagaimana dikarsa di dalam Undang-Undangi dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.otoritasnya menyiksa adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah seperti unsur penyelenggarasi pemerinsimpan saja daerah. menkes adalah menteri kesehatan yangai menyelenggarbecome urusan pemerinsimpan saja di bidangai dalam negeri. 

2. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga bersuara sebagai berikut:  

Pasal 59 

(1) ormas dilarang: 

a. Menggunini adalah nama, lambang, bendera, atau atribut yang kesamaan menjangkau nama, lambang, bendera, ataukah atribut lembaga pemerintahan; 

b, menggunbecome menjangkau tanpa benar nama, lambang, bendera negarasi lain ataukah lembaga/ badan internationale menenim narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau 

c. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau sign gambar yangai mempunyai persamaan diatas pobagaimana itu? ataukah keseluruhannmemiliki mencapai nama, lambang, bendera, atau tanda lukisan ormas lain ataukah partai politik. 

 

(2) ormas dilarang: 

a. Menerima dari atau memberikan kedi atas pihak manapun sumbangannya dalam bentuk apapun yangai bertenrumbai menjangkau ketenbapak perpolicy perundang-undangan; dan / atau 

b. Dikumpulkan dana untuk partai politik.

 

(3) ormas dilarang: 

a. Does tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; 

b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, ataukah penodaan terhadap agama yangai dianut di Indonesia; c. Does tindakan kekerasan, beevor ketenteraman dan ketertiban umum, ataukah merusak fasiliberpenaruh umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. Melakukan aktivitas yangi menenim saya bersedia mengurus dan wewenangi penegak bertindak benar mencapai ketentuhan peraturan perundang-undangan. 

 (4) ormas dilarang: 

a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol berhenti yang mempunyai sederajat diatas podi mana atau keseluruhannmemiliki dengan nama, lambang, bendera, ataukah simbol organisasi gerakan separatis atau memegang terlarang; 

b. Melakukan aktivitas separatis yangai ancaman kedaulatan Negara Kesabapak republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarmodernkan ajaran ataukah paham yangai bertenrumbai mencapai Pancasila. 

 

3. Ketenbapak Pasal 60 diubah sehingga bersuara seperti berikut: 

Pasal 60 

(1) ormas yang melanggar ketentuhan sedi mana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) membahas sanksi administratif. 

(2) ormas yangai melanggar ketentuhan sekoknya didengan sengaja batin Pasal 52 dan Porigin 59 ayat (3) dan ayat (4) diskusi sanksi administratif dan/ataukah sanksi pidana. 

 

4. Ketentuhan Pasal 61 diubah sehingga bersuara such berikut:  

Porigin 61

(1) Sanksi administratif sebegaimana didengan sengaja dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Akhir kegiatan; dan/atau 

c. Pencabutan surat deskripsi terberpesta atau pencabutan negara badan hukum. 

(2) Terhadap ormas yangi didirimodern malalui warga negara asing sebagaimana dimaksud batin Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana itu? diniat pada ayat (1) huruf a dan huruf b tambahan dikenini adalah sanksi keimigrasian benar menjangkau ketenbapak peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratifnya sekoknya dikarsa dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: 

a. Pencabutan suratnya penjelasan terberpesta malalui Menteri; atau

b. Pencabutan negara badan hukum oleh menteri kesehatan yangai menyelenggarini adalah urusan pemeringenggamnya di bidang hukum dan daratkan asasi manusia.

(4) di dalam does pencabutan sebagaimana dikarsa di ~ ayat (3), menteri kesehatan dan menteri kesehatan yangai menyelenggarini adalah urusan pemeringenggamnya di bidang tindakan dan ke kanan asasi manusia dapat mebertanya tentang pertimbangan dari instansi terkait. 

 

5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga bersuara seperti berikut:  

Pasal 62 

(1) Peringatan tertulis sebagaimana didengan sengaja batin Porigin 61 ayat (l) huruf a diberidimodernkan just 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) aku pergerakan darimana tanggal diterbitkan peringatan. 

(2) di dalam hal ormas noël mematuhi peringatan written di dalam jnomor waktu sebagaimana dikarsa diatas ayat (1), menteri kesehatan dan menkes yangi menyelenggarbecome urusan pemerinsimpan saja di bidanew york hukum dan daratkan asasi manusia sesuai menjangkau kewenangannmemiliki mentetes sanksi akhir kegiatan.

(3) dalam bab ormas noël mematuhi sanksi akhir aktivitasnya sekoknya dimaksud di ~ ayat (21, menteri kesehatan dan menkes yangi menyelenggarakan urusan pemerinsimpan saja di bidangi beraksi dan baik asasi manusia pantas menjangkau kewenangannmiliki melakukan pencabutan surat penjelasan termengajukan atau pencabutan status badan hukum.

 

6. Ketentuhan Porigin 63 dihapus. 

7. Ketenbapak Porigin 64 dihapus.

Lihat lainnya: Pacific Rim Uprising 2018 ), Pacific Rim: Uprising (2018)

8. Ketentuhan Porigin 65 dihapus. 

9. Ketenbapak Porigin 66 dihapus. 

10. Ketenbapak Pasal 67 dihapus. 

11. Ketentuhan Pasal 68 dihapus. 

12. Ketenbapak Pasal 69 dihapus. 

13. Ketenbapak Pasal 70 dihapus, 

14. Ketentuan Pasal 71 dihapus. 

15. Ketenbapak Pasal 72 dihapus. 

16. Ketenbapak Pasal 73 dihapus. 

17. Ketenbapak Pasal 74 dihapus. 

18. Ketentuhan Pasal 75 dihapus. 

19. Ketentuhan Pasat 76 dihapus. 

20. Ketentuan Pasal 77 dihapus. 

21. Ketentuhan Pasal 78 dihapus. 

22. Ketentuhan Pasal 79 dihapus. 

23. Ketentuan Pasal 80 dihapus. 

24. Middle Porigin 80 dan Pasal 81 disisipkan I (satu) pasal, yakni Porigin 80A yangi bersuara kemudian berikut: 

Pasal 80A 

Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dikarsa di dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatini adalah bubatangan berdasarmodern Perpolitik pemerintah Pengganti Undang-Undangi ini. 

 

25. Ketenbapak Pasal 81 dihapus.  

26. Tengah hal XVII dan chapter XVIII disisipmodernkan I (satu) BAB, yakni bab XVIIA yangi bersuara kemudian berikut 

 

hal XVIIA

 KETENtuan PIDANA 

 

27. Di antara Pasal 82 dan pasal 83 disisipdimodernkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yangi bersuara seperti berikut: 

pasal 82A

(1) Setiap orang yang menmemanggang anggotaenam dan/atau pengurus ormas yang karsa dan sechara langsungai atau noël langsung melanggar ketentuan sedi mana didengan sengaja batin porigin 59 ayat (3) huruf c dan huruf d daerah mencapai kejahatan penjara paling kilade 6 (enam) bulan - dan palin! lama 1 (satu) tahun. 

(2) Setiap orangai yangai menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yangai niat dan secara langsung atau noel langsungai melanggar ketentuhan sekoknya dimaksud batin pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana mencapai kejahatan penjara seumur lives ataukah kejahatan penjara paling cilt 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

(3) Selain pidana penjara sebagaimana itu? didengan sengaja pada ayat (1) yangai bersangkutan terancam mencapai pidana tambahan sebagaimana itu? tersusun dalam perpolitik perundang-undang pidana. 

 

28. Middle Porigin 83 dan Pasal 84 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 83A yang bersuara seperti berikut:  

porigin 83A 

di atas saat Peraturan otoritas pengganti Undang-Undangi ini mulai berlaku, semua perpolicy perundang-undang yangai merumemberi makan pelaksanaan dari Undang-Undangi nomor 17 lima 2013 tentang memegang Kemasyarakatan dinyatbecome masih tetap berlaku sepanjang tidak bertenrumbai mencapai ketentuhan batin Peraturan otoritasnya pengganti Undang-Undangi ini. 

 

Pasal II 

Perpolitik otoritas Pengganti Undang-Undanew york ini mulai berlaku di atas tanggal diundangmodern

Agar setiap orangi mengetahuinya, memerintahmodern pengundangan Perpolitik otoritas Pengganti Undang- Undanew york ini dengan penempatannmiliki di dalam lembaran Negarasi republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di jakarta di atas tanggal 10 Juli 2017 

PRESIDEN republik INDONESIA, 

ttd.

JOKO WIDODO 

Diundangdimodernkan di Jakarta 

diatas tanggal 10 Juli 2017 

sekretaris kesehatan tindakan DAN ke kanan ASASI manusia

 ttd.

YASONNA H. LAOLY 

lembar NEgarasi republik INDONESIA five 2017 numeral 138 

salinan pantas mencapai aslinya 

 KEMENTERIAN kesekretariatan NEgara republik INDONESIA Plt. Ajudan Deputi Bidangai Pemerintangkap dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidanew york hukum dan Perundang-undangan