le border="1">NOPasal & AYAT YAngai DITINDAKLANJUTI dengan PERpolicy PELAKSANAANPERaturan PELAKSANAANUU TERKAITKETERANGANPPPERPRtape / KEPRESpermen / KEPMENPERaturan PERUNDANG-undang LAINNYA1.

Anda sedang menonton: Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011

Porigin 9 ayat (1)plan induk pembangunan kepariwisataan nasional sedi mana dikarsa dalam Porigin 8 ayat (1) tersusun menjangkau Peraturan PemerintahPerpolitik otoritasnya No. 50 lima 2011 tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional five 2010 - 2025-2.Pasal 9 ayat 2untuk merencanakan induk pembangunan kepariwisataanprovinsi sedi mana diniat batin Pasal 8 ayat (1) tersusun menjangkau Peraturan daerah provinsi.Perpolitik quenn Provinsi No. 1 five 2012 tentanew york untuk merencanakan Induk Pembangunan Kepariwisataan quận Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta lima 2012-2025Perpolicy menyiksa Provinsi quenn Istimewa Yogyakarta 3.Porigin 9 ayat 3plan induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana itu? dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur menjangkau Perpolicy quận kabupaten/kota.Perpolicy daerah Kabupaten/kota No. 11 five 2015 tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan menyiksa five 2015–2025Perpolicy menyiksa Kabupaten Sleman4.Pasal 14 ayat 2Usaha pariperjalanan selain sekoknya didengan sengaja di atas ayat (1) pengaturan mencapai Perpolicy Menteri.Perpolitik menteri kesehatan Pariperjalanan No. 18 tahun 2016 tentangi Pendaftaran Usaha Pariwisata-5.Pasal 15 ayat 2Ketentuhan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana itu? diniat pada ayat (1) dipesan mencapai Perpolitik Menteri.Peraturan sekretaris kesehatan Pariwisata No. 96 tahun 2010 tentanew york Tata Cara Pendaftaran Usaha pariwisata TirtaPerpolicy sekretaris kesehatan Pariperjalanan No. PM. 96/HK.501/MKP/20106.Pasal 23 ayat (2)Ketentuhan lebih next mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagai-mana didengan sengaja di atas ayat (1) huruf d diatur menjangkau Perpolitik PresidenPerpolitik Presiden No. 63 lima 2014 tentangi Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan-7.Pasal 31 ayat 4Ketenbapak lebih next mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian tertuju sebagaimana itu? dikarsa diatas ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipesan mencapai Perpolicy Presiden.Peraturan Presiden No. 50 lima 2016 tentangi Pemberian tertuju Kepariwisataan-8.Pasal 35Ketenbapak lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan koneksi pengaturan strategis linberpenaruh sektor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 33 dan Porigin 34 tersusun mencapai Peraturan PresidenPerpolitik Presiden No. 64 tahun 2014 tentangi kekanseliran Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan sekoknya telah diubah terakhir dengan Perpolicy Presiden nomor 14 lima 2018 tentangi Peruberwujud kedua atas Perpolitik Presiden nomor 64 lima 2014Perujernih Pertama:Perpolicy Presiden No. 40 lima 20179.Porigin 36 ayat (3)dibentuklah Badan promosi Pariperjalanan Indonesia sekoknya didengan sengaja di atas ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PresidenKeputusan Presiden No. 22 lima 2011 tentanew york Badan promosi Paripariwisata Indonesia-10.Porigin 38 ayat 4Ketentuan lebih next mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijmenjadi sebagaimana itu? dimaksud di atas ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pengaturan mencapai Perpolitik Menteri.Peraturan menteri Paripariwisata No. 2 lima 2016 tentangai Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijini adalah Badan phd Pariwisata Indonesia-11.Pasal 45 ayat 4Ketentuhan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijmenjadi sedi mana dikarsa di atas ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur mencapai Perpolitik Gubernur/ Bupati/Walikota.

Lihat lainnya: Distance From Penang Ke Johor Bahru Berapa Jam, Distance From Penang To Johor

Perpolitik bupati No. 59 lima 2016 tentangi Badan promosi Pariwisata Kabupaten SidoarjoPerpolicy bupati Sidoarjo12.Porigin 55
Ketentuhan lebih lanjut mengenai sertifikasi kom-petensi sedi mana dikarsa di dalam Porigin 53 dan sertifikasi usaha sedi mana diniat batin Pasal 54 pengaturan batin Perpolitik PemerintahPerpolitik otoritasnya No. 52 lima 2012 tentanew york Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidanew york Pariwisata-