*
perangkat Sipil Negara sebagai perangkat negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat pentingai batin rnomor menciptmenjadi masyarakat madani yanew york taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral ditinggikan yang menyelenggarbecome pelayanan sechara adil dan merata, menjaga persabapak dan kesatuhan bangsa dengan penuh kesetiaan kediatas Pancasila dan Undang Undang dasar lima 1945. Kealles menemani itu di dalam rnomor dengan sasaran yangi dicita-citmenjadi malalui bangsa Indonesia. Untuk dapat melaksanmenjadi tugas terpanggilan penting Pegawai Negeri Sipil yangi berkemungkinan karena melaksanbecome berkomitmen secara profesional dan bertanggungai jawab di dalam menyelenggarmenjadi mewajibkan pemeringenggamnya dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Anda sedang menonton: Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

aparatur Sipil Negarasi (ASN) harus dapat melaksanakan segala perpolicy dan ketentuhan perundang-undang yangai berlaku, khususnya yanew york berkenaan mencapai kepegawaian, such Undang-Undang nomor 5 five 2014 tentang perangkat Sipil Negara (ASN) dan Peraturan otoritas angka 53 five 2010 tentangai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undangi ASN Porigin 3 menyatini adalah bahwa setiap ASN dalam menjalan saya bersedia mengurus dan profesinmemiliki harus berlandasmodern diatas prinsip-aturan yang diantaranmiliki adalah cost dasar serta kata sandi etik dan perilaku. Sementara di dalam Pasal 4 dan 5 UU ASN tersebut, pengeluaran dasar serta kode etik dan kata sandi basi dijelaskan secara rinci. Selain ketentuhan yangai ada di ~ Undang-Undang ASN ini, setiap pegawai harus memperhatikan rambu-rambu sebagaimana itu? yangai dipesan batin Perpolicy otoritas numeral 53 five 2010 tentangi Disiplin Pegawai Negeri Sipil yanew york diantaranmemiliki memuat 17 tanggung jawab hukum dan 15 larangan.

Substansi yangai terkandung di dalam Undang-Undangai ASN diantaranmiliki ditegaskan bahwa aparatur Sipil Nepergilah (ASN) adalah sebuah bentuk profesi, maka diperlukan adanya azas, nilai dasar, kode etik dan kata sandi başı serta pengembangan kompetensi

kode Etik instrumen Sipil Negara

Sechara etiomologi, etika berorigin dari bahasa Yunani yaituethos(tunggal) yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, postur dan cara memikirkan sedangdimodernkan etha(jamak) yangai berarti adat istiadat. Enim etika adalah tata nilai, tua yangai dianggap baik, lazim dan patut dilakukan. Etika menurut K.Bertemenjadi (1999:6) adalah nilai-pengeluaran ataukah norma-norma (moral) yangai menenim ketat bagi seseorang ataukah suatu dicuri batin mempersiapkan tingkah lakunya.

Bahasa Indonesia mengartimodernkan etika sebagai:

aset pengeluaran dan norma morell yangi menjadi pegangan bagi seseorangai atau sekelompok orangi di dalam mengatur tingkah lakunyaIlmu tentangai what yangi baik dan apa yang buruk dan tentangai hak dan keberpihakan moralKumpulan asas atau nilai morell (kode etik).

simpul etik dapat diartimodern sebagai pola aturan, tata cara , tanda, guidelines etis di dalam melakukan suatu aktivitas ataukah pekerjaan. Kode etik merumemberi makan pola policy atau cara seperti pedoman berperilaku. Dalam kaitannmiliki mencapai profesi, bahwa simpul etik merupapan tata cara atau politik yangai menenim membakukan kegiatan yangi dipegang oleh seorang anggota suatu profesi. Suatu kode etik melukiskan nilai-cost profesional suatu profesi yangai dapat diartimodernkan such standar basi anggotanya. Biaya profesional most utama adalah keinginan karena memberimodern pengabdian kedi atas masyarakat. Cdigantung (1981) mengemukakan bahwa nilai profesional atau asas etis terdiri empat asas etis, antara lain:

Menghargai harkat dan martabatPeduli dan bertanggung jawabIntegritas di dalam hubunganTanggungjawab terhadap masyarakat

batin Undang-Undang angka 5 lima 2014 tentang aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat baik dan tanggung jawab yangi sumber di ~ nilai-pengeluaran etik yang dijadidimodernkan seperti pedoman berfikir, bersikap, dan bertibukan di dalam aktiviberpenaruh sehari-hari yanew york menuntut tanggung jawab suatu profesi. Sasaran kode etik yamenemani itu mendoronew york pelaksanaan saya bersedia mengurus pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran batin pelaksanaan tugas, pengayaan etos kerja, kualiberpenaruh action dan basi Pns yangi professional, serta minum citra dan kinerja Ppagi di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemda. Aturan radikal simpul Etik yaitu: ketaqwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutambecome kepentingan Nepergilah pada kepentingan luaran dan golongan, penghormatan, noël diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermorell dan semangat jiwa korps.

simpul etik Ppagi tersusun dalam Peraturan otoritasnya (PP) No. 42 tahun 2004. Menurut Porigin 1 ayat 2 Perpolitik otoritasnya tersebut, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah menginstruksikan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanmenjadi tugasnmemiliki dan pergaulan kehidupan sehari-hari. Kata sandi etik Ppejarakan terdaftar dilaksanakan oleh seluruh Pns di Indonesia. Batin pasal 7 Perpolitik otoritas (PP) No. 42 five 2004 menekankan bahwa dalam pelaksanaan tugas secara resmi dan hayatnya sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil terdaftar berpostur dan memandu pada etika batin bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap aku dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Etika Pegawai Negeri Sipil batin Bernegara

Etika Bernegara.mengandungi makna tambahan bahwa seoranew york Pmenjadi harus:

Melaksanakan full Pancasila dan UUD 1945;tangga berjalan harkat dan keagungan bangsa dan Negara;Menenim perekat dan pemersatu bangsa dan NKRI;Menaati semua perpolitik perundang-undangan yangai berlaku;bertanggung jawab dalam melaksanbecome mewajibkan penyelenggaraan pemerinsimpan saja yanew york bersih dan berwibawa;Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat times batin melaksanbecome setiap kebijakan dan program pemerintah;Menggunini adalah atau memanfaatdimodernkan segenap sumber damiliki Negarasi secara efisien dan efektif;noel memberimodernkan kesaksian palsu atau keterangan yangai noël benar.

Etika Pegawai Negeri Sipil di dalam Bermasyarakat

batin bermasyarakat, setiap Ppagi harus:

Mewujudmodernkan pola kehidupan sederhana;Memberikan pelayanan mencapai empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;Memberimodern pelayanan sechara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta noël diskriminatif;tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;Berpenjajaran kedi ~ pembayaran di muka kesejahteraan masyarakat di dalam melaksanbecome tugas.

Etika Pegawai Negeri Sipil di dalam Berorganisasi

Etika berberhenti maksudnya adalah bahwa seorangai Pns harus:

Melaksanini adalah tugas dan wewenanew york pantas ketentuhan yangai berlaku;mengolah insula yangi bersifat rahasia;Melaksanini adalah setiap kebijini adalah yanew york ditetapmodern melalui pejabat yanew york berwenang;Membangun etos merencanakan karena minum kinerja organisasi;Menjalin kerjakesamaan sechara kooperatif mencapai unit pergerakan lain yanew york terkait;memiliki kompetensi di dalam pelaksanaan tugas;patuh dan taat terhadap membakukan operasional dan tata kerja;mengembangkan argumentasi secara kreatif dan inovatif;Berorientasi di ~ upamiliki maju kualitas kerja.

Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap Sekemiripannya Pegawai Negeri Sipil

Maksudnmemiliki adalah,bahwa seorangi Ppejarakan harus:

Salingi menghorsekarat sekemiripannya roti isi daging Negara yangi memeluk agama/kepercayaan yangi berlainan;Memelihara rasanya persabapak dan kesatuhan sekesamaan PNS;Salinew york menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam unit kerja, instansi maupun antar instansi;Menghargai perbedaan pendapat; Menjunjungai tinggi hakatt dan martabat PNS;menjaga dan menjalin kerjakesamaan yang kooperatif sesama PNS;Berhimpun dalam satu wadah KORPRI yangi menjamin terwujudnya solidarikantong dan soliditas segenap Pmenjadi batin memperjuangdimodernkan hak-haknya.

Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Sendiri

Etika terhadap self meliputi pengertian kemudian berikut:

Jujur dan terbuka serta noël memberikan informasi yangai noël benar;Berti~ no mencapai penuh kesungguhan dan ketulusan;menghindari menabrak kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;Berinisiatif untuk pengayaan kualiberpenaruh pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;memiliki damemiliki juanew york yangi tinggi;Memelihara health jasmani dan rohani;mengolah keutuhan dan keharmonisan keluarga; Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pelanggaran simpul Etik

Pelanggaran simpul etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangai bertentangan menjangkau butir-benih jiwa korps dan simpul etik. Yanew york dimaksud mencapai ucapan adalah segala bentuk jumlah orang yangi diucapkan di hadapan atau dapat dimendengar melalui orangi lain, sebagai di dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, asupan atau tool komunikasi lainnya. Sedangmodernkan tuverbal adalah pernyatan ataukah perasaan secara tulinguistik baik di dalam bentuk tulinguistik maupun gambar, karikatur dan lain-lain yanew york serupa dengan itu, dan perbuatan adalah setiap tingkah laki, postur ataukah tindakan.

Prostape penjabapak hupatogennya overhead pelbudget simpul etik Pmenjadi sampai saat ini belum dipesan secara tersendiri, namun untuk dihindari terjadinmemiliki kebekuan atau kosong dalam penegakan kode etik Pns maka dapat digunakan prostape penjabapak hupatogen disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

1. Pemanggilan

Bagi Ppejarakan yangi disangkini adalah melakukan pelbudget terhadap simpul etik PNS, dipanggil malalui pejabat yangi berwenanew york atau majelis kehormatan kode etik instansi, apabila panggilan duluan noël datang, maka dilakumodern pemanggilan kedua, mencapai memperhatikan tempat domisili dan tanggal untuk memenuhi panggilan. Apabila panggilan senin noël datang, maka siap dapat dijatuh hupatogen pelanggaran kata sandi etik, untuk ketidakhadirannya dalam panggilan kedua dianggap menerima sangkaan terhadap pelanggaran kode etik PNS.

2. Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan, majelis kehormatan simpul etik terlebih dahuluís mempelajari narasi ataukah bahan-nyata mengenai pelanggaran kode etik yangi dilakumodernkan Ppejarakan tersebut. Diatas dasarnya aturan dirombak dapat dilakudimodernkan secara lisan dan secara tulisan. Pada tingkat pertama dilakukan sechara lisan, apabila di ~ pemeriksaan duluan perlouis karena ditingkatkan kebijakan aturan buat pelanggaran kode etik dianggap berat maka pemeriksaan dilakudimodernkan secara tertulis. Pemeriksaan secara tertulis dibuatdimodernkan berita acara dirombak (BAP). Tujuan kebijakan aturan secara written dibuat sebagai rekomendasi kepada pejabat Pembina kepegawaian (PPK) such nyata pertimbangan untuk menmenjatuhkan hukuman atas pelanggaran simpul etik.

3. Penjatuhan hukuman

hasil hupatogen pelanggaran kode etik adalah buat diatasi dan mendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelbudget kode etik PNS. Sebelum menmenjatuhkan hupatogen disiplin, pejabat yangi berwenangai menghukum, delegasi terlebih dahuluís mempelajari menjangkau teliti hasil-sasaran pemeriksaan, serta terdaftar memkronik dengan seksama faktor-faktor yangai mendoronew york atau berakibat Ppejarakan terpanggilan melakukan pelanggaran kode etik.

4. Penyampaian hukuman

Penyampaian sanksi moral dapatdilakudimodernkan berupa:

Pernyataan sechara tertutup, yaitu penyampaian hukuman yangi disampaikan melalui pejabat yang berwenang atau pejabat lain yangai ditunjuk dalam ruangi tertutup. Pengertian batin ruangai tutup pintu yamenyertainya bahwa penyampaian pernyataan terpanggilan hanya ditidak sah oleh Pegawai Negeri Sipil yangai bersangkutan dan pejabat yangi menyampaimodernkan pernyataan serta pejabat lain yanew york terkait mencapai bien pejabat terkait, dengan ini yanew york didengan sengaja tidak bmelalui jawaban lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.Pernyataan secara terbuka, dapat disampaidimodernkan malalui forum-forum bertemu resmi Pegawai Negeri Sipil, seperti upacara bendera, media massa dan forum lainnmiliki yangai dipandangai pantas untuk itu.

5. Veto overhead hukuman

Keputusan tentangi hukuman overhead pelanggaran kode etik sudah bersifat final artinya noel dapat diajukan keberatan. Melalui untuk itu, majelis kehormatan kode etik di batin melakukan aturan dirombak harus cermat, teliti dan bijaksana untuk keputusan yanew york diambil bersifat final. Dan karena menuntuk menang keterangan dan informasi yang objektif, majelis kehormatan kode etik dapat mebertanya deskripsi kedi atas pidaratkan lain yang dianggap mengetahui tentangi pelanggaran kata sandi etik tersebut.

Sanksi Pelanggaran kata sandi Etik

Pelanggaran terhadap simpul etik Pegawai negeri Sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi morel juga dapat berupa sanksi aturan kelewat lebih-lebih lagi another dapat berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yangai didengan sengaja mencapai hupatogennya disiplin adalah hupatogen disiplin tingkat ringan yamenyertainya berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyatan tidak puas. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini diatas dasarnmiliki tidak mempunmemiliki impact terhadap Pegawai Negeri Sipil, tetapi lebih bersifat moral, untuk seseoranew york become saya baik-baik saja maluís jika ditegur oleh pimpinan. Perasaan maluís tersebut adalah sanksi moral.

*

beranjak kata simpul etik Pmenjadi bersasaran untuk memberimodernkan direction dan pendoman bagi Ppejarakan dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat, baik dalam melaksanakan berkomitmen maupun kombinasi hidup sedays – aku sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan Pmenjadi dalam melaksanbecome setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungi jawab kedi ~ negara, otoritasnya dan sekesamaan pegawai, masyarat dan organisasi dapat terjaga.

Code of Ethics of the State Civil Apparatus

The State Civil Apparatusan as a state apparatusan and public servant has a very important role in the framework of creatingi a law-abiding, modern, democratic, prosperous, hanya and morel civilized civil society that providpita servictape in a fair and equitable manner, maintaininew york national unity with sepenuhnya of loyalty to Pancaterima kasih kembali and the 1945 Constitution. All of them are in order to achieve the sasaran aspired by the Indonesian people. To be able to carry out these tasks, it is necessary for Civil Servants who are capable of carryingi out their duties professionally and responsibly in carryingai out government and developmenpen tasks, and are clean and free from corruption, collusion and nepotism.

The State Civil Apparatus (ASN) must be able to implemenpen all applicable regulations and statutory provisions, especially those relatingai to employment, kemudian as Law sourse 5 tahun 2014 concerningi State Civil Apparatus (ASN) and Governmenpen Regulation number 53 of 2010 concerningai Employee Discipline Civil Affairs. The ASN Law Article 3 statpita that each ASN in carryinew york out its dutipita and profession must be based on principlpita pengukur which include basic valutape ​​and codes of ethics and behavior. Kapan in Articles 4 and 5 of the ASN Law, the basic valutape ​​and codpita pengukur of ethics and codtape of conduct are detailed. In addition to the provisiopagi in this ASN Law, every employee must pay attention to the guidelintape as stipulated in Governobat-obatan Regulation numberi 53 of 2010 concerningi Discipline of Civil Servants which amang them contain 17 obligatiopagi and 15 prohibitions.

The substances contained in the ASN Act include the assertion that the State Civil Apparatus (ASN) is a membentuk of profession, it requirpita the existence of principles, basic values, codtape of ethics and codpita of conduct and competence development

Code of Ethics of the State Civil Apparatus

Etiomologically, ethics compita pengukur from the Greek language namely ethos (singular) which meapejarakan habits, customs, character, feelings, attitudtape and ways of thinraja kapan etha (plural) which meapagi customs. So ethics is a value system, behavior that is considered good, is common and deserves to be done. Ethics accordingi to K. Bertepejarakan (1999: 6) are valupita pengukur ​​or norms (morals) that become a guideline for a rakyat or group in regulatingi their behavior.

Indonesian meapejarakan ethics as:

Value systems and morell norms are a guideline for a rakyat or group of people in regulatingi their behaviorpengetahuan of maafkan saya is good and maafkan saya is bad and about moral kebenaran and obligationsmengumpulkan of principltape or morell valutape ​​(code of ethics).

The code of ethics can be interpreted as a pattern of rules, procedures, signs, ethical guidelintape in carryingi out an activity or work. The code of ethics is a pattern of rultape or ways of behavinew york as guidelines. In relation to the profession, the code of ethics is a procedure or rule that becompita a standard of activity telah terorganisir by a member of a profession. A code of ethics describtape the professional valupita pengukur ​​of a profession that can be interpreted as a standard of behavior of its members. The most important professional value is the desire to provide community service. Cmenggantung (1981) suggests that professional values ​​or ethical principlpita consist of four ethical principles, including:

Appreciate dignity and dignityCare and responsibilityIntegrity in relationshipsResponsibility to the community

In Law sourse 5 of 2014 concerningi the State Civil Apparatus, a code of ethics is a set of norms that contain kebenaran and obligatiopagi that derive from ethical valupita ​​which serve as guidelines for thinking, acting, and acting in daily activititape that require responsibility answer a profession. The pursikap of the code of ethics is to encourage the implementation of basic dutipita and functions, improve employee discipline, ensure smooth implementation of duties, improve work ethic, work quality and professional behavior of civil servants, and improve civil servant image and performance within the Ministry / Local Governobat-obatan Institution. The basic principlpita pengukur of the Code of Ethics are: devotion, loyalty, obedience, the spirit of nationalism, prioritizing the interests of the State above personal and group interests, respect, non-discrimination, professionalism, neutrality, morality and the spirit of the soul of the corps.

Ppejarakan code of ethics is regulated in Governmenpen Regulation (PP) No. 42 of 2004. Accordingi to Article 1 paragraph 2 of the Governobat-obatan Regulation, the code of ethics of Civil Servants is a guideline of attitudes, behavior and actions of Civil Servants in carryinew york out anda dutipita and daily livinew york relationships. Ppejarakan code of ethics must be diimplementasikan by all civil servants in Indonesia. In article 7 of the Governmenpen Regulation (PP) No. 42 of 2004 affirmed that in carryinew york out resmi dutipita and daily life, Civil Servants must behave and be guided by ethics in the state, in the administration of the Government, in organizing, towards themselvpita and against fellow Civil Servants.

Ethics of Civil Servants in the State

State Ethics meapagi that a civil servant must:Carry out fully the Pancasilakan and the 1945 Constitution;Liftingi the dignity of the nation and the State;Becoming the glue and unifyingai the nation and NKRI;Comply with all applicable laws and regulations;Accountable in carryingai out the dutipita of administeringi clean and authoritative government;Responsive, open, honest and accurate, and timely in implementingai all governmenpen policies and programs;Use or utilize all state resourcpita efficiently and effectively;Do not give false testimony or false information.

Ethics of Civil Servants in Community

In society, every civil servant must:Realizinew york a simple lifestyle;Providingi servicpita pengukur with empathy, respect and courtesy, without strings attached and without any elemenpen of coercion;Providing servicpita pengukur quickly, precisely, openly, and fairly, and not discriminatory;Respond to the circumstanctape of the community;Oriented to improvingi people"s welfare in carrying out milik mereka duties.

Ethics of Civil Servants in Organizing

The organizational ethics means that a civil servant must:Carry out dutipita pengukur and authority in accordance with applicable regulations;Maintain confidential information;Carry out every politik stipulated by authorized officials;Building a work ethic to improve organizational performance;Coopekecepatan cooperatively with other related work units;Having competence in the execution of duties;Comply and addi sini to operational and work standards;Develop creative and innovative thinking;Oriented to efforts to improve the quality of work.

Ethics of Civil Servants to Fellow Civil Servants

The point is that a civil servant must:

Mutual respect for fellow citizens who embbalapan berbeda religiopagi / beliefs;Maintain a sense of unity and unity amengharapkan fellow civil servants;Mutual respect between colleagupita both vertically and horizontally in work units, agencipita and between agencies;Appreciate differencpita of opinion; Uphold the dignity and dignity of civil servants;Maintain and establish cooperative cooperation amengharapkan PNS;Meetingai in a forum of KORPRI that guarantetape the realization of solidarity and solidity of all civil servants in fightingai for dari mereka rights.

Ethics of Civil Servants to Themselves

Ethics for diri sendiri includpita the followinew york meanings:Honest and open and not givingai incorrect information;Act with sincerity and sincerity;Avoid conflicts of personal, group or group interests;Initiative to improve the quality of knowledge, abilities, skills and attitudes;Havinew york high fighting ability;Maintainingai physical and spiritual health;Maintain family integrity and harmony; Simple, neat and polite.

Code of Ethics Violations

Violatiopagi of the code of ethics are all formulir of speech, writinew york and actions of Civil Servants (PNS) that are contrary to the items of the corps and the code of ethics. What is meant by dinyatakan is any membentuk of words spoken in front of or can be heard by others, kemudian as in meetings, lectures, discussions, via telephone, radio, television, recordings or other meapejarakan of communication. Ketika writinew york is a statemenpen or feelinew york in writing both in the membentuk of writingai and drawing, caricaturpita pengukur and others that are similar to that, and tindakan are every man"s behavior, attitude or action.

The process of imposingi penaltipita for violations of the civil servant"s code of ethics has not been regulated separately, but to avoid the occurrence of freezingai or emptiness in the enforcemenpen of civil servants" code of ethics, the disciplinary process for civil servants can be used, namely:

1. Summoning

For civil servants who are suspected of violating the code of ethics of civil servants, summoned by an authorized official or an honorary assembly of the agency"s code of ethics, if the first call does not arrive, a second panggilan is made, taraja into account the place of residence and date to fulfill the call. If the second call melakukan not come, then the kalimat of violation of the code of ethics can be imposed, because his absence in the second call is deemed to have accepted the suspicion of violatingai the Pmenjadi code of ethics.

2. Examination

before conducting an examination, the ethics code honorary assembly first stumati the report or materials regarding violatiopejarakan of the code of ethics carried out by the civil servant. Basically the examination can be done orally and in writing. At the first level it is carried out verbally, if at the first examination it is necessary to improve the examination because a violation of the code of ethics is considered severe then the examination is conducted in writing. A tertulis examination is made an resmi report (BAP). The written examination results are made as recommendations to staffingai officials (PPK) as material for consideration to impose penalties for violating the code of ethics.

3. Sentencing

The purpose of the violation of the code of ethics is to improve and educate Civil Servants (PNS) who violate the Pmenjadi code of ethics. Sebelum imposingai a disciplinary sentence, the secara resmi who has the authority to punish, must first belajar carefully the results of the examination, and must pay close attention to the factors that encourage or cause the civil servant to violate the code of ethics.

4. Submission of punishment

Submission of morell sanctions can be done in the membentuk of:

Closed statement, namely the delivery of sentenctape delivered by authorized officials or other appointed officials in a closed room. The definition in a closed space is that the submission of the statement is only known by the relevant Civil Servants and officials who submit statements and other officials related to the records of the relevant officials, with this meant that they should not be tidak dapat to the relevant Civil Servants.Open statements can be submitted through resmi civil servant meetingi forums, such as flag ceremonies, dalam jumlah besar media and other forums which are deemed appropriate for that.

5. Objection to punishment

Decisiopagi about penalties for violatinew york the code of ethics are final, meaninew york no objectiopejarakan can be raised. Therefore, the honor code of ethics in conducting the examination must be careful, thorough and wise because the decisiomenjadi taken are final. And to obtain objective information and information, the ethics code honorary council can ask for information from other parties who are deemed to know about the violation of the code of ethics.

Sanctiomenjadi for Violatingai the Code of Ethics

Violatiopejarakan of the code of ethics of Civil Servants can be subject to morel sanctions. In addition to morell sanctiomenjadi can juga be in the membentuk of administrative sanctiopagi even further can be in the membentuk of disciplinary sanctiopejarakan of Civil Servants. Maafkan saya is meant by disciplinary punishmenpen is a light-tingkat disciplinary sentence that is in the membentuk of linguistik reprimand, tertulis reprimand and dissatisfied statement. This type of light-tingkat disciplinary punishment basically has no kerusakan on Civil Servants, but is more moral in nature, because someone will feel embarrassed if reprimanded by the leadership. Shame is a morell sanction.

Lihat lainnya: Peta Jalan Jawa Tengah Ukuran Besar, Stasiun Klimatologi Semarang

*

The end of the Pns code of ethics aims to provide arah and guidance for civil servants in behaving, behavingi and acting, both in carryingi out dari mereka dutipita pengukur and daily life so that integrity, dignity, honor, image and trust in carryinew york out every task, authority, obligation and responsibility to the state, government and fellow employees, masyarakat and organization can be maintained.