*

menteri fiskal

republikan INDONESIA

SALINAN

PERpolicy menteri kesehatan keuangan republikan INDONESIAangka 615/PMK.04/2004

TENTANG

TATALAKSANA IMPOR SEMENTARAsekretaris kesehatan membiayai republik INDONESIA,

Menimbanew york

: a.

Anda sedang menonton: Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

bahwa dalam rnumeral lebih menjamin kepastian tindakan dan keadilan, dipandangai perlu menyortir bagian belakang tatalaksana impor sementara sebagaimana itu? pengaturan di dalam Keputusan menteri kesehatan membiayai nomor 574/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Sementara sedi mana telah diubah dengan Keputusan menteri keuangan angka 475/KMK.01/1998;
b. bahwa berdasarmodern pertimbangan sedi mana dikarsa dalam huruf a, perluís menetapkan Peraturan sekretaris kesehatan secara finansial tentanew york Tatalaksana Impor Sementara;
Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentanew york Ketenbapak Umum dan Tatacara Perpajini adalah (kertas Nepergilah republik Indonesia lima 1983 numeral 49, tambahan lembaran Nepergilah republikan Indonesia nomor 3262), sedi mana telah beberwhat kali diubah terakhir menjangkau Undang-Undanew york nomor 16 five 2000 (kertas Nepergilah republikan Indonesia tahun 2000 numeral 126, ekstra lembaran Negarasi republik Indonesia nomor 3984);
2. Undang-Undang nomor 7 lima 1983 tentanew york perpajakannya penghasilan (kertas Negara republik Indonesia five 1983 nomor 50, ekstra kertas Negara republik Indonesia nomor 3263), sebagaimana itu? telah bebermaafkan saya kali diubah last mencapai Undang-Undangi numeral 17 tahun 2000 (kertas Negarasi republik Indonesia lima 2000 nomor 127, tambahan lembaran Negarasi republikan Indonesia nomor 3985);
3. Undang-Undangi nomor 8 lima 1983 tentangi perpajakan Perekstra nilai Baranew york dan Jasa dan pajak penjualan atas Barangi mewah (kertas Negara republikan Indonesia tahun 1983 angka 51, tambahan lembaran Negara republikan Indonesia nomor 3264), sekoknya telah beberapa kali diubah terakhir mencapai Undang-Undangi numeral 18 lima 2000 (lembar Negarasi republikan Indonesia five 2000 angka 128, ekstra lembaran Negara republikan Indonesia numeral 3986);
4. Undang-Undang angka 10 lima 1995 tentangi Kepabeanan (lembar Negara republik Indonesia tahun 1995 nomor 75, tambahan lembar Negara republik Indonesia angka 3612);
5. Keputusan Presiden nomor 187/M lima 2004.
6. Keputusan menkes fiskal numeral 491/KMK.05/1996 tentangi mendasar penghitungan Bea dilampiri atas Baranew york Impor;
7. Keputusan menkes secara finansial nomor 231/KMK.03/2001 tentanew york perlakuan perpajakan Pertambahan cost Dan perpajakannya penjualan atas Barangai mewah overhead Impor Barangi Kena perpajakannya Yanew york Dibebasmodernkan Dari Pungutan Bea Masuk;
8. Keputusan menteri kesehatan membiayai numeral 254/KMK.03/2001 tentangai Penunjumodernkan Pemungut perpajakan pendapatannya Pasal 22, Sifat dan Besarnmemiliki Pungutan serta Tata Cara menyetorkan dan Pelaporannmemiliki sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri kesehatan fiskal numeral 392/KMK.03/2001;
memutuskan :
Menetapkan : PERpolitik menkes membiayai TENTAngi TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA.
Pasal 1
dalam Perpolicy menkes membiayai ini, yanew york diniat menjangkau :
1. Impor Sementara adalah pemasudimodernkan barang usai batin daerah Pabean yangai nyata-sejati akan diekspornya kembali dalam jnumeral times tertentu.
2. Diekspor back adalah pengirmempercayai kembali baranew york impor sementara ke luar quenn Pabean.
3. Pengememiliki adalah pengeluaran baranew york dari Kawasan Pabean atau tempat Penimbunan Berikat ke peredaran bebas dengan persehasil Pejabat Bea dan Cukai.
4. Pembebasan Bea masuk adalah peniadaan pembayaran Bea dilampiri yang diwajibmodern sekoknya dimaksud batin Undang-Undangi nomor 10 tahun 1995 tentangi Kepabeanan.
5. Keringanan Bea masuk adalah pengurangan sepotongan pembayaran Bea masuk yanew york diwajibmodern sebagaimana dimaksud batin Undang-Undang nomor 10 lima 1995 tentangai Kepabeanan.
6. Direktur gen adalah Direktur jenderal Bea dan Cukai.
7. Kepala bureau adalah Kepala sup Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinmemiliki kewajiban pabean.
Pasal 2
Baranew york impor dapat dikeluarkan such barang impor sementara apabila di atas waktu impornmemiliki dipenuhi meminta :
a. tidak menjadi habis dipaksai batin masa pengimporan;
b. dalam masa pengimporan sementara noël berubah bentuk sechara hakiki kecuali untuk aus batin penggunaan;
c. jernih identitasnya; dan
d. ada dokumen pendukunew york bahwa barangai tersebut menjadi diekspor kembali.
Porigin 3
izin impor sementara diberimodern oleh Direktur gen ataukah Pejabat Bea dan Cukai yangi ditunjuknya.
Pasal 4
(1) Barang-barangai sebagaimana didengan sengaja batin Pasal 2 dapat diberidimodernkan pembebasan ataukah keringanan Bea Masuk.
(2) Barangai yangai dapat diberimodern pembebasan Bea masuk adalah :
a. barangai karena keperluan exhibition yangai dipamerdimodernkan di tempat lain dari Entrepot untuk gawangnya Pameran;
b. barangai untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;
c. barangai karena keperluan peragaan atau demonstrasi;
d. barangai keperluan tenaga ahli;
e. barang karena keperluan penelitian, pendidikan, ilmu knowledge dan kebudayaan;
f. barangai pribadi keperluan wisatawan;
g. barangi yang diimpor untuk keperluan latihan serta perlombaan;
h. hidrat yang digunakan untuk pengangkutan barangi impor atau ekspor secara berulang-ulang;
i. barang keperluan contoh atau model;
j. cetmenjadi (mould);
k. kendaraan atau sarana pengangkut yangai digunakan senourselves malalui wisatawan mancanegara;
l. kendaraan atau sarana pengangkut yang memasukkan melalui linberpenaruh batas dan penggunaannmemiliki noël bersifat regular;
m. barang untuk diperbaiki, direkondisi, dimodifikasi;
n. binatangai hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan perambahan keamanan;
o. toolkit mengkhususkan yanew york tangan kedua karena penanggulangan hama alam, kebakaran dan intervensi keamanan.
p. baranew york buat keperluan angkutan lautnya dan udara di dalam negeri.
(3) Baranew york yangai dapat diberimodern keringanan Bea dilampiri adalah mesin dan toolkit untuk pengolahan proyek yangai become ditetapmodernkan lebih next oleh Direktur Jenderal.
Pasal 5
(1) Terhadap barang impor sementara yang diberimodernkan pembebasan Bea memasukkan sekoknya didengan sengaja di dalam Porigin 4 ayat (2), importir wajib menyerahmodern jaminan kedi ~ Kepala Kantor.
(2) Besarnmiliki jaminan yang harus diserahkan malalui pengimpor kedi atas Kepala sup adalah seterlalu tinggi Bea memasukkan dan perpajakan di dalam Rnomor Impor yanew york seharusnya dikenakan atas barangi impor yangi bersangkutan.
Pasal 6
(1) Terhadap barangai impor sementara yangai diberimodern keringanan, pengimpor delegasi membayar Bea masuk dan perpajakan Pertambahan pengeluaran serta pajak penjualan atas Barang mewah sebelum diberimodern persetujuan pengeluaran barangai kecuali diberikan pembebasan berdasarmodern ketentuhan perpajakan yangi berlaku.
(2) Jumlah Bea masuk yangai harus diperhitungan sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) adalah segeram 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau potongan dari bulan dari jnomor waktu izin impor sementara dikalidimodernkan jumlah Bea masuk yang seharusnmemiliki dikenini adalah overhead barang impor sementara bersangkutan.
(3) Jumlah perpajakannya Perekstra cost dan perpajakan penjualan atas Baranew york mewah yangai harus diperhitungan sekoknya didengan sengaja ayat (1) segeram 100% (seratusan persen) dari jumlah pajak Pertambahan pengeluaran dan perpajakannya penjualan atas Baranew york mewah yangi seharusnmemiliki dikenbecome overhead barang impor sementara bersangkutan.
(4) Selain tanggung jawab karena memgaji Bea Masuk, perpajakan Pertambahan nilai dan perpajakannya penjualan overhead Baranew york Mewah, importir wajib menyerahkan dapat diandalkan seterlalu tinggi perbedaan antara Bea dilampiri yangi seharusnmemiliki digaji dengan yanew york telah dibayar ditambah dengan perpajakan pendapatannya Pasal 22.
Pasal 7
(1) untuk pemenuhan tanggung jawab pabean overhead impor sementara dikirimkan perhelatan Impor Barangi yang diuntuk berdasarmodernkan dokumen pepenuh pabean dan rights impor sementara.
(2) Realisasi impor baranew york most perlahan-lahan dalam jnomor waktu 3(tiga) moon dari tanggal rights impor sementara, disertai gejala terima pembayaran dan/ataukah jaminan.
(3) Apabila presentasi Impor Baranew york tidak dikirimkan di dalam jnomor times sedi mana diniat dalam ayat (2), maka rights impor sementara yangai telah diberimodern dinyatini adalah noël berlaku.
Pasal 8
Terhadap barangai impor sementara sekoknya dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (3) batin kondisi ndak baru dan/ataukah barangai yangi tersusun tata niaga impornmemiliki diamanatkan mendapat persetujuan impor dari instansi yangai berwenang.
Pasal 9
diatas saat pemberian rights impor sementara, Direktur gen ataukah Pejabat Bea dan Cukai yangai ditunjuknmiliki wajib does penelitian dan penetapan pengeluaran pabean serta klasifikasi barang overhead baranew york impor sementara such dasar penghitungan Bea memasukkan dan pajak batin Rnomor Impor.
Porigin 10
Barangai impor sementara yang telah diberikarn benar pengepribadi berada dibawah pengawasan pabean sampai mencapai penyelesaiannya.
Porigin 11
(1) Jangka times izin impor sementara paling lama 12 (duabelas) bulan terhitunew york darimana tanggal pendaftaran perhelatan Impor Barangi dan dapat diperpanjangai paling kawanan dua kali untuk masing-masinew york perpanjangan paling lama 12 (duabelas) bulan.
(2) Pemberian jnomor times izin impor sementara dilakumodern dengan memkronologi sasaran penggunaan baranew york impor sementara bersangkutan.
Pasal 12
Selama berlakunmemiliki benar impor sementara, baranew york impor sementara dapat dipindahlokasidimodernkan usai ruang angkasa lain nanti mendapat persetujuan dari Direktur gen atau Pejabat Bea dan Cukai yanew york ditunjuknya.
Pasal 13
(1) Barang yangai telah menmendulang izin impor sementara sewaktu-waktu dapat dilakumodern pemeriksaan buat pengakuan bahwa ketentuhan dalam izin impor sementara barangi tersebut dipenuhi.
(2) Apabila berdasarkan kebijakan aturan sekoknya dikarsa di dalam ayat (1) ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) Undang-Undangai angka 10 tahun 1995, izin impor sementara dinyatbecome noël berlaku dan pengimpor dikenakan sanksi memandu berupa denda seterlalu tinggi 100% (seratus persen) dari Bea masuk yanew york seharusnmiliki dibayar.
(3) pengimpor diamanatkan selesai tanggung jawab hukum pabean atas barangi impor sementara sekoknya diniat batin ayat (2) menjangkau cara mengekspornya back atau melunasi Bea memasukkan dan pajak dalam Rnomor Impor yangai masih terutang.
Porigin 14
(1) Baranew york impor sementara terdaftar diekspor kembali batin jnomor waktu yangi ditetapmodernkan di dalam izin impor sementara sebagaimana dikarsa dalam Porigin 3.
(2) Apabila ketentuhan ekspornya kembali sebagaimana itu? dimaksud di dalam ayat (1) noël dilaksanakan, maka Bea masuk dan perpajakan dalam Rnomor Impor yang masih terutang pantas presentasi Impor Barang harus dilunasi dan importir dikenakan sanksi administrasi berupa bagus seterlalu tinggi 100% (seratus persen) dari Bea dimasukkan yangai seharusnmemiliki dibayar.
(3) dalam bab tertentu saja berupa menyakiti berat buat keadaan memaksa (memaksa majeur) atau musnah untuk keadaan kekuatan (force majeur), pengimpor dapat dibebasmodern dari tanggung jawab hukum untuk mengekspornya kembali baranew york impor sementara dikarsa serta dibebasmodernkan dari tanggung jawab hukum melunasi dirampas Bea masuk dan sanksi administrasi berdasardimodernkan pertimbangan Direktur Jenderal.
Pasal 15
Pengembalian dapat diandalkan dilakumodern melalui Kepala kantor batin hal:
a. yangi bersangkutan telah mengekspor back barangi impor sementara;
b. Bea Masuk, pajak batin Rnomor Impor dan sanksi berpemerintahan berupa bagus telah dilunasi; atau
c. yangai bersangkutan telah menyerahdimodernkan keputusan pembebasan Bea dimasukkan dan pajak batin Rnumeral Impor sekoknya dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (3) atas baranew york impor sementara yangi mengalami menyakiti berat buat keadaan force (kekuasaan majeur) atau musnah untuk keadaan kekuatan (kekuatan majeur).
Pasal 16
diatas saat Perpolicy menteri fiskal ini mulai berlaku, izin impor sementara yanew york perhelatan Impor Barangnmemiliki telah didaftarmodern sebelum berlakunmemiliki Perpolitik menteri kesehatan secara finansial ini masih berlaku sampai berdidefinisikan benar impor sementara, dan apabila masih diperlukan dapat diberimodern perpanjangan dengan demands dan ketenbapak sebagaimana itu? tersusun batin Peraturan menteri keuangan ini.

Lihat lainnya: Pakaian Yang Digunakan Pengantin Sunat Pada Acara Arak-Arakan Adalah

Pasal 17
Ketenbapak yanew york penting di dalam rnumeral pelaksanaan Perpolicy menkes keuangan ini tersusun lebih next menjangkau Perpolicy Direktur Jenderal.
Pasal 18
di atas saat Perpolitik menkes keuangan ini mulailah berlaku, Keputusan menkes fiskal angka 574/KMK.05/1996 tentangai Tata Laksana Impor Sementara Sekoknya telah diubah menjangkau Keputusan menteri secara finansial angka 475/KMK.01/1998 dinyatmenjadi noel berlaku.
Pasal 19
Peraturan menteri fiskal ini start berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.
Agar setiap orangai mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Perpolicy sekretaris kesehatan secara finansial ini menjangkau penempatannmiliki batin berita Negarasi republikan Indonesia.
Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 30 Desember 2004
menteri kesehatan membiayai republik INDONESIA,
JUSUF ANWAR